Maros Post

MAROS POST – Hatta Rahman tercatat sebagai Bupati Maros yang pertama kali mempersembahkan Piala Adipura untuk Kabupaten Maros. 

Maros yang beribukota Turikale masuk dalam kategori kota kecil meraih Piagam Adipura pada tahun 2012, dan Maros akhirnya meraih Piala Adipura pada tahun 2013 dan 2014.

Menurut Hatta Rahman, Piala Adipura hanyalah dampak dari kebiasaan masyarakat Maros dalam menjaga kebersihan.

---

Sekolah di Maros ini mendidik siswa-siswinya belajar di luar gedung dan berinteraksi langsung dengan alam. Sekolah ini mendidik sedikitnya 30 anak usia dini dan sudah berjalan sejak dua bulan ini.

Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Alam Bissudaeng yang berada di Dusun Lembang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Sekolah alam yang didirikan oleh pegiat lingkungan hidup di Maros ini pesertanya adalah anak-anak di daerah Lembang, salah satu kawasan hutan Maros.



Penggagas Sekolah Alam Bissudaeng, Wati Ismail mengatakan sekolah alam itu adalah inisiatif pegiat lingkungan dan mahasiswa yang suka adventure dan khawatir akan rusaknya lingkungan.

Sekolah itu sudah berjalan sejak dua bulan terakhir, dengan intensitas pertemuan dua kali seminggu. Pesertanya adalah anak-anak di daerah Lembang, salah satu kawasan hutan Maros.

“Kita beri pemahaman kepada adik-adik kita pentingnya menjaga hutan, karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus kita,” ujarnya, Jumat (18/09/2015).

Penggagas lain, Alim mengatakan mereka akan belajar bagaimana membuat pupuk kompos, menanam tanaman herbal dan merawat pohon. Diharapkan nanti bisa menjadi sumber ekonomi baru.
Bissudaeng juga bakal memaksimalkan potensi ekonomi warga lokal, dengan pelatihan pembuatan cuka nira, gula aren, arang cangkang kemiri, tanaman organik dan potensi lainnya.

Sekolah Alam Bissudaeng ini pun mendapat apresiasi dari Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (TN-Babul) Maros. Pelaksana tugas Kepala Balai TN-Babul Maros, Abdul Rajab merespon baik adanya sekolah alam ini.

“Kegiatan ini akan sangat membantu pelaksanaan tugas kami untuk tetap menjaga kelestarian areal hutan dan masyarakat juga bisa hidup sejahtera dari hasil memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya,” ungkapnya.

---

Sumber : Aktualita.co

Di daerah bukit kapur atau acap disebut karst letak Desa Leang-leang. Desa itu berada di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.  Letaknya sekitar 50 kilometer ke arah utara dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. "Di wilayah karst itu kan air sulit," kata Rektor Rektor Universitas  Islam Makassar (UIM) Dr.Ir. Hj. Andi Majdah Muhyiddin Zain, M.Si pada Sabtu (12/9/2015) kepada Kompas.com usai mendapat kunjungan dari Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar di Auditorium KH Muhyiddin Zain, di lingkungan kampus yang terletak di kawasan Tamalanrea, Kota Makassar.



Namun, lantaran kesulitan air itulah, aku Majdah, pihaknya tertantang untuk mendampingi petani di Leang-leang. Catatan Majdah menunjukkan bahwa kebanyakan warga desa  itu adalah petani padi. "Merekalah pemilik sumber ekonomi di situ," tutur perempuan berkacamata tersebut.

Jadilah, lanjut Majdah, pihaknya membuat kebijakan yang mengarahkan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa ke Leang-leang. Pihak universitas juga menggandeng pesantren  lokal. Program ini sejatinya sudah berlangsung sejak setahun silam.

Salah satu tugas nyata adalah penyediaan pompa air di Leang-leang. Upaya itu menjadi tugas pihak pesantren. Khususnya pada musim kemarau, pompa air itu menjadi begitu berguna bagi petani. "Air dialirkan ke sawah-sawah," kata Majdah.

Menurut Majdah, sepanjang setahun, program itu menuai hasil. Biasanya, sebelum ada program tersebut, dalam satu hektar sawah, petani di Leang-leang bisa memanen rata-rata 3 ton gabah. "Sekarang petani bisa panen hingga 6 ton," katanya sembari menambahkan selain padi, program juga mengincar pengembangan tanaman pekarangan yakni sayur-mayur.

Kerja sama antara UIM dan pesantren serta petani juga mencakup pendanaan program. Maksudnya, sebagian dana hasil panen petani akan diberikan kepada pesantren untuk pembiayaan berkelanjutan kehidupan pesantren. Bentuknya adalah dana zakat. "Nantinya zakat itu kan juga untuk masjid dan sekolah-sekolah yang membutuhkan," kata Majdah. 

Pencapaian itulah yang disampaikan Majdah saat berkesempatan berbincang dengan Menteri Desa Marwan Jafar. Kebetulan, dalam pertemuan di hadapan 1.200 mahasiswa baru UIM tersebut, Marwan Jafar berpesan agar mahasiswa mengawal pertumbuhan perekonomian desa. Khususnya, di wilayah Sulawesi Selatan. "Saya sudah meminta Pak Menteri  untuk masuk ke situ (meninjau program di Leang-leang)," tutur Majdah yang juga istri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan saat ini, Agus Arifin Nu'mang.

Sementara itu, di samping di Leang-leang, KKN UIM tahun ajaran 2015/2016 juga dipusatkan di Kabupaten Pinrang, masih di Sulawesi Selatan. Di Pinrang, UIM mengirimkan sekitar 250 mahasiswanya untuk program tersebut.

Lagi-lagi, pihak UIM, kata Majdah, mencari potensi-potensi desa yang bisa digarap ke arah lebih baik. Perhatian, salah satunya, tertuju pada pemanfaatkan lahan kering untuk penanaman tebu. "Kami masih menyiapkan itu," ujar Majdah.

Kunjungan Menteri Desa Marwan Jafar ke Sulawesi Selatan berfokus pada pameran Potensi Desa 2015 di Kabupaten Maros. Pameran itu memperkenalkan keunggulan-keunggulan khas desa-desa di kabupaten tersebut kepada semakin banyak khalayak. Pameran berlangsung pada Kamis (10/9/2015) sampai dengan Minggu (13/9/2015) di halaman belakang kompleks kantor Kabupaten Maros.

---

Sumber : Kompas.com

Angin kencang di wilayah Maros berhari-hari terakhir ini membuat KPUD Maros mesti bekerja keras memasang alat peraga kampanye. Selain mesti dipasang kuat, juga jika ada yang rusak karena angin dan lain hal, harus segera diperbaiki.


Komisioner KPUD Maros, Saharuddin Datu bahkan kerap turun langsung memperbaiki alat kampanye jika dia ketemukan rusak, maupun ada laporan warga. "Di mobil saya selalu standby palu, paku, plester dan klip hetter. Jadi kalau ada rrusak langsung saya turun perbaiki," ujarnya.

Pantauan di pelbagai titik di Maros sudah terpasang baliho, spanduk, dan umbul-umbul paslon. Seperti umbul-umbul milik ketiga pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Maros berkibar di pinggir jalan poros Camba-Bone. Angin kencang kerap membuat tiang umbul-umbul roboh.

---

Sumber : Fajar Online

Komisioner KPU Maros, Saharuddin Datu mengatakan, pihaknya hanya menunggu surat rekomendasi dari Panwas Maros, untuk menindaklanjuti baliho Hatta Rahman - Harmil Mattotorang (Hatita) yang masih bertebaran di Maros.

Jika ada surat rekomendasi pencabutan baliho lama dari Panwas ke KPU, maka sesuai prosedur, KPU hanya melayangkan surat pencabutan ke paslon yang masih memasang balihonya saat masih menjabat sebagai bupati.

"Kami hanya menunggu rekomendasi Panwas, kalau ada, kami segera menyurat ke paslon itu supaya segera mencabut balihonya. Nanti paslon itu yang membuka sendiri balihonya, apalagi itu yang di depan SMP 1 Maros, sangat besar," katanya, Senin (14/9/2015).

Jika sudah disurati, namun paslon tersebut belum mencabutnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan paslon akan diberi sanksi. Sedangkan baliho itu akan dicabut paksa oleh Satpol PP.

---

Sumber : Tribun Timur

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten, kecamatan, dan aparat desa di Maros, Sulsel. Sebab, daerah tersebut dipandang telah mampu bekerja baik sehingga penyerapan dana desa sudah hampir mencapai 100 persen.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Marwan Jafar

Dalam diskusi dengan aparat desa se Kabupaten Maros, Mendesa Marwan Jafar mendapat laporan bahwa desa-desa di Maros sudah hampir 80 persen bisa menyerap dana desa. Adapun daya serap dana desa di wilayah Provinsi Sulsel sudah mencapai 70 persen. Angka penyerapan ini termasuk bagus mengingat selama ini banyak desa di daerah lain yang penyerapan dana desanya masih sangat kecil meskipun sudah dicairkan dari pusat ke kas kabupaten/kota.

"Saya sangat apresiasi aparat desa,kecamatan, dan pemkab Maros, serta kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan karena di provinsi ini penyerapan dana desa sudah mencapai 70 persen," ujar Marwan, Sabtu (12/9) lalu.

Marwan menambahkan, dana desa sudah bisa digunakan untuk program-program yang memang sebenarnya bisa dilakukan segera. Misalnya membangun atau membenahi jalan desa, irigasi, pengadaan air, dan sebagainya. Dana desa tidak boleh buat bangun tempat ibadah ataupun bangun kantor desa. Namun kalau udah ada yang terlanjur, akan dievaluasi saja.

Dia yakin dalam satu atau dua pekan ke depan penyerapan dana desa akan meningkat pesat, menyusul akan disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang akan diumumkan pada Senin (14/9) hari ini. Surat itu ditandatangani Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

"Setelah SKB diluncurkan, maka akan mempermudah penyaluran dana desa. Peraturan dan beban regulasi yang selama ini ada akan kita revisi semua agar dana desa segera bisa dinikmati masyarakat desa," ujarnya.

---

Sumber : REPUBLIKA ONLINE